Rehabilitasi Badan Hukum Setelah Proses Pailit Selesai

Rehabilitasi Badan Hukum Setelah Proses Pailit Selesai

Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario yakni pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, atau orang yang dinyatakan pailit meninggal...
Tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling Dalam Kepailitan

Tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling Dalam Kepailitan

Proses kepailitan baik itu sebelum, pada saat, atau setelah proses persidangan di Pengadilan Niaga tak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya pihak-pihak tertentu seperti debitor tidak kooperatif dalam menjalani proses. Solusi atas persoalan ini adalah penerapan...
Batasan Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan

Batasan Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menetapkan dua syarat kepailitan yakni ada dua atau lebih kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Dua...
Ini Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase

Ini Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase

Dasar hukum bagi arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU ini, Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian...
Begini Syarat Dan Tahapan Mendaftarkan Merek Dagang di Ditjen HKI

Begini Syarat Dan Tahapan Mendaftarkan Merek Dagang di Ditjen HKI

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Oleh karena itu, mendaftarkan merek Anda adalah suatu kewajiban agar...
Whatsapp Kami Serkarang!
1
💬 Need help?
Hello

Consult your legal needs to ABP Advocates now!
Consult With Us