Pemahaman tentang tentang kepailitan dan PKPU di Indonesia
Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah dua istilah yang sering digunakan dalam dunia hukum bisnis di Indonesia. Kepailitan merujuk pada proses hukum yang terjadi ketika suatu perusahaan atau individu tidak mampu membayar utang-utangnya...Memahami Proses Kepailitan Dalam Hukum Indonesia
Konsep Dasar Kepailitan di Indonesia Kepailitan, dalam konteks hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Menurut Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini, kepailitan adalah sita umum...Hak karyawan saat perusahaan pailit
Hak Karyawan Saat Perusahaan Pailit: Panduan Lengkap oleh ABP Advocates Kondisi perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit merupakan situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Salah satu pihak yang seringkali paling terdampak adalah karyawan. Sebagai...
Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon
Menjajah selama 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitian termaktub dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa...
Ini 4 Perbedaan Mendasar Antara Kepailitan dan PKPU
Hukum kepailitan di Indonesia mengalami dinamika sejak era kolonial Belanda hingga pasca reformasi. Salah satu dinamika itu adalah dengan dicantumkan secara eksplisit istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada judul UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga titel...
6 Prosedur Kepailitan di Pengadilan Niaga
Salah satu substansi penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Kepailitan adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang menangani sengketa kepailitan. Di dalam PERPU yang kemudian...
Mengintip Isi Aturan Baru Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus
Maret 2016, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengeluarkan peraturan baru mengenai pedoman imbalan jasa kurator dan pengurus. Beleid anyar itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 (Permenkumham 11/2016) tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator...
Masalah Hukum Bangunan yang Dibeli dari Developer Pailit
Memiliki tempat tinggal sendiri, baik itu dalam bentuk sebuah rumah atau unit apartemen merupakan impian setiap orang. Buat sebagian orang, mewujudkan mimpi ini tidaklah mudah karena butuh perjuangan seperti bekerja keras mengumpulkan dana yang kemudian ditabung....