Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga
Eksistensi Pengadilan Niaga merupakan satu bukti nyata di balik pembaruan hukum kepailitan yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan sebagai Undang-undang. Pertama...
Lingkup Tugas Kurator dan Pengurus dalam Proses Kepailitan dan PKPU
Jasa kurator dan pengurus diperlukan dalam proses pemberesan harta debitor pailit. Secara detail lingkup tugas kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan...
Mengenal Actio Paulina dalam Kepailitan
Dalam hukum kepailitan dikenal istilah actio pauliana, yaitu upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Dalam praktiknya, sering terjadi debitor melakukan hibah sebelum dirinya dinyatakan...
Perbedaan Upaya Hukum atas Putusan Kepailitan dan Putusan PKPU
Sesuai dengan namanya UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sengketa terkait Kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. Namun begitu, terdapat perbedaan upaya hukum atas...
Dampak Hukum Putusan Kepailitian terhadap Harta Suami Istri
Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Namun, sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi terhadap individu. Apabila seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan...
Insolvency Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia
Peraturan perundang-undangan menetapkan sejumlah syarat untuk pengajuan permohonan kepailitan. Salah satu syarat utama adalah “keadaan tidak mampu membayar” atau dikenal pula dengan istilah insolvency. Perkembangan hukum kepailitan menunjukkan dinamika pengaturan...
Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Permasalahannya
Lazimnya sebuah proses peradilan, muara dari persidangan kepailitan adalah putusan hakim. Namun, dalam hukum kepailitan, putusan hakim bukanlah episode akhir karena setelahnya harus dilakukan proses pemberesan harta pailit yang salah satu mekanismenya adalah lelang...
Urutan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Tingkatan Kreditor
Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahapan pasca putusan pengadilan yang harus dilalui para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim...