Batasan Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Pailit

Batasan Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Pailit

Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perseroan diputuskan pailit oleh pengadilan, sejauh mana batasan tanggung...
Lingkup Tugas Kurator dan Pengurus dalam Proses Kepailitan dan PKPU

Lingkup Tugas Kurator dan Pengurus dalam Proses Kepailitan dan PKPU

Jasa kurator dan pengurus diperlukan dalam proses pemberesan harta debitor pailit. Secara detail lingkup tugas kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan...
Mengenal Actio Paulina dalam Kepailitan

Mengenal Actio Paulina dalam Kepailitan

Dalam hukum kepailitan dikenal istilah actio pauliana, yaitu upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Dalam praktiknya, sering terjadi debitor melakukan hibah sebelum dirinya dinyatakan...
Perbedaan Upaya Hukum atas Putusan Kepailitan dan Putusan PKPU

Perbedaan Upaya Hukum atas Putusan Kepailitan dan Putusan PKPU

Sesuai dengan namanya UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sengketa terkait Kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. Namun begitu, terdapat perbedaan upaya hukum atas...
Dampak Hukum Putusan Kepailitian terhadap Harta Suami Istri

Dampak Hukum Putusan Kepailitian terhadap Harta Suami Istri

Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Namun, sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi terhadap individu. Apabila seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan...
Insolvency Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia

Insolvency Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan menetapkan sejumlah syarat untuk pengajuan permohonan kepailitan. Salah satu syarat utama adalah “keadaan tidak mampu membayar” atau dikenal pula dengan istilah insolvency. Perkembangan hukum kepailitan menunjukkan dinamika pengaturan...
Whatsapp Kami Serkarang!
1
💬 Need help?
Hello

Consult your legal needs to ABP Advocates now!
Consult With Us