Batasan Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Pailit

Sep 8, 2023

Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perseroan diputuskan pailit oleh pengadilan, sejauh mana batasan tanggung...

Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga

Sep 7, 2023

Eksistensi Pengadilan Niaga merupakan satu bukti nyata di balik pembaruan hukum kepailitan yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan sebagai Undang-undang. Pertama...

Lingkup Tugas Kurator dan Pengurus dalam Proses Kepailitan dan PKPU

Sep 6, 2023

Jasa kurator dan pengurus diperlukan dalam proses pemberesan harta debitor pailit. Secara detail lingkup tugas kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan...

Mengenal Actio Paulina dalam Kepailitan

Sep 5, 2023

Dalam hukum kepailitan dikenal istilah actio pauliana, yaitu upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Dalam praktiknya, sering terjadi debitor melakukan hibah sebelum dirinya dinyatakan...

Perbedaan Upaya Hukum atas Putusan Kepailitan dan Putusan PKPU

Sep 4, 2023

Sesuai dengan namanya UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sengketa terkait Kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. Namun begitu, terdapat perbedaan upaya hukum atas...